--KODE IKLAN ADSENSE HASIL PARSE UNTUK TAMPILAN PC--
--KODE IKLAN ADSENSE HASIL PARSE UNTUK TAMPILAN PC--
Hari ini, Selasa (12/5) media online South China Morning Post merilis
berita tentang ketidakmampuan Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam
mengelola pemerintahan.
Semenjak dilantik menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo seperti
tidak begitu berguna bagi jalannya pemerintahan. Inflasi terus terjadi,
mata uang jatuh, dan ekonomi morat-marit tak ada perkembangan sama
sekali, yang ada justru kemunduran.
Memang, kesalahan tidaklah sepenuhnya ada di pundaknya, karena
keadaan ekonomi dunia memang sedang melambat. Akan tetapi Jokowi juga
tidak mampu melakukan suatu kebijakan yang dapat mencegah akibat dari
terjadinya hal itu bagi Indonesia. Retorikanya untuk melakukan perubahan
mendasar disaat kampanye dulu, dianggap omong kosong.
Sebenarnya, jika Presiden Joko Widodo seorang yang cekatan, dia
seharusnya mampu menyelesaikan masalah tersebut; diantaranya dengan cara
mengurangi pengeluaran APBN, mempermudah birokrasi dengan membuang
runtutan birokrasi yang tidak perlu, dan serius memberantas KKN di
pemerintahan. Dalam pelaksanaan program tersebut Jokowi harus kerja
cepat. Supaya image Indonesia sebagai negara yang tereformasi
birokrasinya tampak, sebagaimana pernah juga dilakukan Jepang dan India.
Hal ini akan sangat mempengaruhi sudut pandang investor untuk
menginvestasikan uangnya di Indonesia.
Sayangnya, selama ini Jokowi hanya banyak omong tentang
program-program, tapi tidak ada aksi. Bahkan bisa dibilang lebih lambat
dalam penyelesaian masalah dibanding jaman mantan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
Pada April lalu, Presiden Joko Widodo saat presentasi di World
Economic Forum (WEF) menyatakan kepada peserta forum, bahwa Indonesia
menjanjikan keuntungan yang besar bagi pemodal yang mau menginvestasikan
uangnya di Indonesia. Dan menyatakan kepada peserta untuk langsung
menghubunginya apabila terdapat kendala berkenaan dengan birokrasi di
Indonesia.
Akan tetapi, tidak lama kemudian di forum Konferensi Asia-Afrika
(KAA), Joko Widodo dengan sesumbarnya yang dahsyat mengatakan kepada
masyarakat negara dunia untuk membuat “struktur ekonomi baru”. Keluar
dari dominasi beberapa negara ekonomi besar. Tentu saja pidato Jokowi
tersebut membikin terhentak lembaga-lembaga keuangan dunia. Sehingga
masuknya modal asing ke Indonesia semakin sulit. Ajakan Jokowi kepada
para investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia selama ini menjadi
sia-sia belaka. Dan hal itu terjadi karena ketidakkonsistenan statemen
dan kebijakan Presiden Joko Widodo, dimana satu sisi mengajak, tapi satu
sisi mengecam.
Dari sini terlihat bahwa Jokowi tidak mempunyai kemampuan memimpin
secara sistematis. Antar kebijakan saling bertabrakan. Sehingga dalam
kementerian pun tampak tabrakan kebijakan antar kementerian. Menunjukkan
Presiden Joko Widodo tidak mampu mengkoordinasikan para pembantunya.
Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin.
SCMP/ABP/ARB/Aryo (pribuminews)
--KODE IKLAN ADSENSE HASIL PARSE UNTUK TAMPILAN PC--
.jpg)
